Pajak Domestik


PERENCANAAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG  DOMESTIK

Jenis –jenis perencanaan pajak
Perencanaan pajak dapat di bagi menjadi dua yaitu:
A.   Perencanaan pajak nasional (national tax planning)
B.    Perencanaan pajak internasional ( iternational tax planning)         
 Dalam melakukan perencanaan pajak nasional maupun internasional,yang sering dilakukan adalah dengan melakukan adalah dengan melakukan:
a.    Penghindaran tarif pajak tertinggi,baik dengan memanfaatkan bunga,investasi, maupun arbitrasekerugian (losses arbitrage).
b.    Percepaatan pengakuan pendapatan ( terutama untuk ppn )
c.    Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak maupun tahun pajak .
d.    Penangguhan pembayaran pajak.
e.    Tax exclusive maximization
f.    Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
g.    Transformasi beban yang tidak boleh di kurangi pajak ke beban-beban yang boleh di kurangi pajak.
h.    Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh di kurangi pajak.
Perbedaan antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, tetapi kalau perencanaan pajak internasional disamping unjdang-undamg domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak nasionalpemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Lain hal nya dengan pajak internasional, yang dipilih adalah negara ( yuridis ) mana yang akan di gunakan untuk suatu transaksi.

Aspek Kebijakan Akuntansi dan Administrasi
Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak untuk perhitungan laba kena pajak meliputi :
a.    Sistem pengakuan penghasilan dan beban.
b.    Sistem penilaian persediaan.
c.    Metode penyusutan.
d.    Penilaian kembali aset tetap.
e.    Sewa guna usaha ( leasing).
Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari pelaksanaan perencanaan pajak. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi perpajakan adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan, yang harus mencakup hal-hal berikut:
a.    Memeriksa transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan , menjamin bahwa transaksi tsb telah dicatat sesuai dengan undang- undang dan kebijakan perusahaan.
b.    Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban  perpajakan telah diikuti dengan benar.
Aspek Lingkungan Perpajakan
1.     Target
Pemerintah melalui Dirjen pajak memiliki target untuk meningkatkan penarikan pajak tiap tahunnya.
2.    Pemerisaan pajak
Pemeriksaan pajak adalah aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi strategi bagi seorang manajer perusahaan. Secara teori pemeriksaan pajak oleh Dirjen pajak  tujuannya jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak :
a.    Telah membayar pajak dengan benar.
b.    Tidak menyalah gunakan sistem self assesment
3.    Hak mengajukan keberatan
Hal ini merupakan aspek ketiga  yang penting dari masalah perpajakan. meskipun hak untuk mengajukan keberatan  di perbolehkan oleh UU , tingkat efektivitasnya bagi WP adalah terbatas.

Perencanaan Pajak Untuk Menefisienkan Beban Pajak
Strategi mengefisienkan beban pajak dari berbagai literatur dapat di jabarkan sebagai berikut:
a.    Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
b.    Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
c.    Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian , potongan , pengurangan atas PKP yang diperbolehkan UU.
d.    Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan  tarif pajak yang menguntungkan antara masing- masing badan usaha.
e.    Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba dan ada sebagai pusat biaya.
f.    Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau  natura dan kenikmatan (fringe benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum (shift to lower blocket).
g.    Pemilihan metode penilaian persediaan.
h.    Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi.
i.      Melalui pemilihan metode penyusutan yang di perbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
j.     Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
k.    Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan.

Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan
Sebelum melakukan strategi perencanaan pajak,terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan  antara laba akuntansi danpenghasilan kena pajak .
Ø  Laba Akuntansi vs Penghasilan Kena Pajak
§ Laba Akuntansi
Laba akuntansi (accounting statement) disebut juga laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim di gunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi sering dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laba  akuntansi tersebut perhitungannya bertumpu  pada  pendapatan dengan biaya-biayan terkait. 

Pendapatan   timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:
A.   Penjualan barang.
B.    Penjualan jasa.
C.    Penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dandividen.
§  Penghasilan Kena Pajak
PKP merupakan laba yang di hitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku ,yaitu UU No 7 thn 1983.
Untuk menghitung PKP, minimal ada lima komponen yang perlu di perhatikan sbb:
a.    Penhasilan yang menjadi objek.
b.    Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
c.    Penghasilan yang  pajaknya dikenakan secara final.
d.    Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
e.    Biaya yang tidak boleh dikurangkan  dari penghasilan bruto.

Ø  Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU pajak penghasilan , objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak ,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan  dengan nama dan dalam  bentuk apapun, termasuk:
a.    Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan  atau jasa yang diterimaatau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
b.    Hadiah dari undian , pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c.    Laba usaha
d.    Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
e.    Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan  sebagai biaya
f.    Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalankarena penjaminan pengambilan utang.
g.    Deviden.
h.    Royalti,  dll.

Ø  Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak
Pengecualian objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU pajak penghasilan, yaitu:
a.   1)  bantuan atau sumbangan ,termasuk zakat yang diterima oleh badan amil       
              2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan                            lurus satu derajat, badan keagamaan ,badan pendidikan, badan sosial.
        b. warisan.
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham.
 d.  penggantian atau imbalan  sehubungan  dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
e.  pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan , asuransi kecelakaan,asuransi jiwa.
f.  deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh  perseroan terbatas.
g.  iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh  Mentri Keuangan.
Ø  Penghasilan Yang Pajaknya Dikenakan Secara Final
Terdiri atas: transaksi penjualan efek di bursa efek, hadiah undian (20% x jumlah bruto), bunga deposito, penghasilan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan dan sewa atas tanah, penghasilan pelayara dalam Negeri, penghasilan jasa konstruksi.
Ø  Biaya yang Boleh di Kurangkan Dari Penghasilan Bruto
Terdiri atas :pembagin laba dengan nama dan dalam bentuk apapu seperti deviden, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, premi asuransi kesehatan dan kecelakaan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaaan/jasa, pajak penghasilan, dll.
Ø  Biaya yang Boleh Dikurangkan Sebesar 50%
Terdiri atas : biaya perolehan atau pembelian telepon yang dimiliki atau dipergunakan   oleh perusahaa, biaya berlanggan atau pengisian ulang pulsaatau perbaikan besar kendaraan sedan, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan.

Strategi Yang Dapat Digunakan Untuk  Mengefisienkan Beban  PPH Badan
a.    Pemilihan alternatif dasar pembukuan , basis kas atau basis akrual.
b.    Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
c.    Pemilihan metode penilaian persediaan.
d.    Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.
e.    Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasiatas aset tak berwujud.
f.    Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemugut pajak .
g.    Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah di bayar.
h.    Pengajuan penurunan angsuran masa pph pasal 25.
i.      Rekonsiliasi SPT.
j.     Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.

Perencanaan Pajak Untuk Pajak  Pertambahan Nilai
Dapat dilakuakn sbb:
a.    Memaksimalkan PPN masukan yang dapat di kreditkan ;  perusahaan sebaiknya memperoleh BKP/JKP dari pengusaha kena pajak, supaya masukannya dapat dikreditkan.
b.    Dalam hal pengajuan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima , pembuatan faktur pajak bisa di tunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP.

Penelaahan Pajak
Penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tsb, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak.

Dalam melaksanakan penelaah pajak, prosedur-prosedur yang perlu di jalankan
         Adalah sebagai berikut:
1.  Pajak penghasilan badan.
2. Pajak penghasilan pasal 21.
3. Pajak penghasilan pasal 22,23,26, dan pajak penghasilan final.
4. Pajak penghasilan pasal 24.
5. PPN dan PPnBM.

Posted from WordPress for Novia BlackBerry.

Posted from WordPress for Novia BlackBerry.

Leave a Reply for Novia

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s