Kerangka Konseptual 03


Mengakui sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan trade off penilaian, seperti :
Ø  Hal-hal yang harus diungkapkan karena mempengaruhi keputusan pemakai
Ø  Kebutuhan untuk menyajikan secara penuh agar informasi dapat dipahami.
Ø  Catatan atas laporan keuangan umumnya ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan dan tahunan
4.2  PERAN KERANGKA KONSEPTUAL
A.    Peran Suatu Kerangka Kerja Konseptual
Kerangka kerja konseptual dari tingkat akuntansi, bertujuan untuk menyediakan struktur teori akuntansi. Pada tingkat tertinggi yang teoritis, menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkat konseptual berikutnya mendasar, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan (seperti relevansi, keandalan, komparatif, dan dimengerti) dan elemen dasar akuntansi (seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, biaya pendapatan, dan keuntungan) . di tingkat operasional yang lebih rendah, kesepakatan kerangka kerja konseptual dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran elemen dasar dan jenis informasi yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan.

Manfaat rerangka konseptual :
1.Untuk keperluan manajer dalam mengambil keputusan
2.Bagi manajemen dan auditor untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Rerangka konseptual diperlukan pelaporan keuangan (laporan keuangan dan penjelasan tambahannya)Pelaporan keuangan adalah informasi yang diperlukan untuk keperluan stakeholder dalam pengambilan keputusan terdiri dari :
– Laporan keuangan
– Catatan singkat (disclosure dan informasi tambahan)
B. Tujuan untuk Kerangka Kerja Konseptual
IASB dan FASB mempertimbangkan kerangka tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna. informasi tersebut akan dipilih salah satu dasar kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan ini terlihat ingin dicapai akan pelaporan yaitu:
1.  berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi
2.  berguna dalam menilai prospek arus kas
3. tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya dan perubahan di dalamnya.
Kerangka IASB dikembangkan mengikuti jejak dari pembuat standar AS, FASB, pada periode 1987-2000 FASB menerbitkan laporan konsep tujuh mencakup topik topik berikut:
1.                  Tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit
2.                  Karakteristik kualitatif informasi akuntansi akuntansi yang berguna
3.                  Unsur-unsur laporan keuangan
4.                  Kriteria untuk pengakuan dan pengukuran unsur-unsur
5.                  Penggunaan arus kas dan menyajikan informasi nilai dalam pengukuran akuntansi.
IASB memiliki konsep laporan hanya satu, kerangka atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. itu dikeluarkan oleh IASC, organisasi pendahulu ke IASB, pada tahun 1989 dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001. kerangka menggambarkan konsep-konsep dasar dengan yang laporan keuangan disusun. Ini berfungsi sebagai panduan untuk tidak menyasar langsung dalam IAS atau IFRS atau interpretasi. IASB menyatakan bahwa kerangka:
–   Menentukan tujuan laporan keuangan
– Mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan
keuangan berguna
– Mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan dan konsep untuk pengakuan dan
pengukuran mereka dalam laporan keuangan.
IAS 1 penyajian laporan keuangan dan 8 IAS kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan menangani kesalahan dengan penyajian laporan keuangan dan membuat reverance untuk framework. IAS 8 mengatur bahwa dalam ketiadaan standar IASB atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk transaksi, bahkan atau kondisi lain, manajemen harus kita pertimbangan dalam mengembangkan sebuah menerapkan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:
– Relevansi dengan keputusan ekonomi membuat kebutuhan pengguna
– Handal, dalam laporan keuangan:
a. setia merupakan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas
b. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, acara lainnya dan kondisi, dan  bukan hanya bentuk hukum
c. adalah netral, yaitu. bebas dari bias
d. adalah tepat
e. secara lengkap dalam semua hal yang material
IAS 8 (ayat 11) menyediakan hirarki pernyataan akuntansi. Hal ini membutuhkan bahwa dalam membuat penilaian yang diperlukan dalam ayat 10. Manajemen akan merujuk kepada, dan mempertimbangkan penerapan, sumber-sumber berikut, dalam urutan:
Ø  persyaratan dan bimbingan dalam Standar dan interpretasi berurusan  dengan masalah yang sama dan terkait dan
Ø  definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran konsep untuk aset,  kewajiban,penghasilan dan beban pada framework tersebut.
Ø  Pengembangan Rerangka Konseptual
Pengaturan standar berdasarkan aturan dan prinsip. Pengaturan standar ada yang dipengaruhi prinsip dan ada yang dipengaruhi aturan dari lingkungan pengambilan keputusan.
PERBEDAAN
* PRINSIP
1.Standar berdasar prinsip – prinsip akuntansi
2.Baku dan berlaku umum
3.Prinsip adalah keyakinan yang kuat dan tidak dapat diubah
4.Dampaknya harus membuat estimasi misalnya : Jika terjadi banjir maka rumahnya akan digenangi sehingga harus pindah rumah ( mengungsi )
* RULES
1.Standar berdasar aturan/ persyaratan rinci
2.Lingkupnya hanya untuk kelompok tertentu dimana akuntansi dilaksanakan
3.Konsisten
4.Akurat (siapapun yang mengukur hasilnya sama sehingga informasinya netral )
5.Ada adjusment karena lingkungan para stakeholdernya berbeda – beda
6.Dipengaruhi politik ( pihak yang dominan seperti pada teori Private Interst )
• Contoh Principle based : IFRS termasuk principle karena digunakan semua negara ( standarnya berlaku secara internasional )
• Contoh Rules Based : seperti PSAK di Indonesia atau USGAAP di Amerika
d. Kritik terhadap Rerangka Konseptual
Standar dapat digunakan untuk mengelompokkan elemen akuntansi dalam laporan keuangan(neraca dan laba rugi).
Kerangka konseptual dikritik karena masih ada masalah pendefinisian dan pengukuran. Di dalam pengukuran masih ada hal yang tidak jelas seperti persediaan yang diukur berdasarkan beberapa metode, atau IFRS yang menyarankan pengukuran berdasarkan current cost bukan historical cost.
1.Masalah interpretasi : beberapa metode menghasilkan hasil yang berbeda – beda.
2.Hanya tergantung pada pengamatan yang terjadi /tidak disusun secara terstruktur  sehingga tidak memenuhi standar.
Deskripsi : dari hasil pengamatan lalu dijelaskan sampai pada kondisi tersebut.
Preskriptive : kebalikan dari deskripsi dijelaskan karena penyebabnya  dijelaskan lebih dulu.
3.Kelemahan rule based antara lain :
a. Dipengaruhi krlompok dominan (sesuai dengan llingkungan dimana kelompok itu  berada)sehingga standarnya tidak berlaku umum.
b.  Kelemahan dalam pendefinisian yaitu pendefinisian elemen –elemen tertentu  yang sulit ditentukan kepastianny.
e.   Rerangka Konseptual Untuk Standar Auditing
Salah satu pemakai laporan keuangan adalah auditor. Yang perlu dilakukan auditor adalah memeriksa laporan keuangan dan memberi pendapat. Tujuannya untuk meyakinkan laporan keuangan disusun sesuai aturan yang berlaku.

Karena ada kritikan maka ada masalah yang ditimbulkan yaitu :
Karena standarnya banyak terdapat kelemahan (padahal tugas auditor adalah memberi pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar) maka dengan pendapat wajar pun tidak dapat dijadikan pedoman utama. Pekerja auditor tidak cukup hanya memberi pendapat kewajaran sehingga akuntan publik harus melakukan hal –hal berikut agar laporan audit masih dapat digunkan :
1.Pengambil keputusansan mendapat informasi yang lengkap
2.Harus mempertimbangkan atau melibatkan resiko bisnis klien
3.Menekankan kegiatan internal auditor yang bertujuan untuk lebih meyakinkan keabsahan

4.3   PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM (GAAP)
Praktek akuntansi harus dilaksanakan mengacu pada Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Berlaku Umum mempunyai makna bahwa laporan keuangan suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 dan 10 menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang dan  investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor lainnya, pemerintah serta lembaga – lembaganya, dan masyarakat. Bayangkan jika tidak ada PABU maka sebuah entitas akuntansi harus membuat laporan keuangan dalam banyak format karena banyaknya pihak yang berkepentingan.
Meski demikian, berhubung investor merupakan penanam modal yang secara relatif mempunyai resiko yang lebih besar, maka laporan keuangan entitas akuntansi, khususnya perusahaan, berdasarkan standar akuntansi keuangan akan mengandung lebih banyak informasi untuk kepentingan investor. Demikian juga, aturan – aturan yang dibuat lebih banyak dimaksudkan agar laporan keuangan memberikan informasi yang memenuhi kepentingan investor.
Dalam konteks yang lain, PABU membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip – prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda. PABU merupakan standar yang harus diikuti dimanapum profesi akuntan berada, kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Jika manajemen merasa bahwa keadaan yang dihadapi tidak memungkinkan adanya ketaatan terhadap standar yang ada, pengecualian dapat dilakukan, tentu saja disertai dengan pengungkapan yang memadai.
Bentuk dari PABU mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pengertian yang hampir sama, Miller (1985) menyatakan prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP) merupakan rajutan dari berbagai aturan dan konsep. Aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari praktik tetapi telah ditambah dan dikurang oleh badan yang punya otoritas. Metode akuntansi harus dapat memenuhi paling sedikit satu dan biasanya beberapa kondisi-kondisi berikut ini, untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu metode yang berlaku umum. Kondisi tersebut antara lain:
Metode tersebut akan benar-benar digunakan dalam kasus-kasus yang jumlahnya cukup signifikan, di mana terdapat kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode tersebut.
Metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan dari lingkungan akuntansi professional, atau badan-badan yang berwenang lainnya.
Metoda tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi terkemuka.
Prinsip akuntansi beraku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI adalah sebagai berikut:
Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia;
Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut;
Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan yang tersebut pada butir b yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik;
Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik.
Praktek akuntansi yang sangat dinamis seringkali akan menemui kondisi dan atau situasi yang belum diatur dalam PABU. Dalam situasi baru, sudah pasti tidakada prinsip-prinsip yang berlaku umum. Jika entitas-entitas yang berbeda menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, maka tidak terdapatmekanisme untuk menilai prinsip mana yang berlaku umum. (Pada praktiknya, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bahwa kesemuanya akan dianggap sebagai prinsip-prinsip yang berlaku umum). Disisi yang lain, sebuah rekomendasi dari badan yang menetapkan standar secara otomatis akan dianggap menjadi berlaku umum tanpa melihat praktik-praktik lainnya, tidak peduli seberapa tidak populernya rekomendasi yang diberikan tersebut.
Profesi akuntansi telah mengembangkan standar yang berlaku umum dan diterima universal. Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku.
Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun financial perusahaan secara baku dan transparan.
Laporan keungan yang telah disusun manajemen berdasarkan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana.

Dalam konteks standar akuntansi yang berlaku umum, ada dua konsep yang harus dipenuhi.

Konsep entitas usaha,
Membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan dianggap sebuah entitas yang terpisah dari pemilik, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Misalnya, seorang konsultan perorangan yang sekaligus sebagai seorang kepala keluarga, harus memisahkan antara perusahaannya sebagai konsultan dan keuangan keluarganya.

Konsep biaya.
Bahwa nilai suatu aset dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Bukan berdasarkan nilai pasar, atau nilai penawaran. Konsep biaya ini didukung dengan dua konsep lain, yaitu:
Ø  Konsep objektivitas, yang melandaskan pencatatan dan pembukuan laporan akuntansi pada bukti objektif. 
Ø  Konsep unit pengukuran yang mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Bila di Indonesia kita menggunakan rupiah (Rp.) tetapi di negara lain tentunya disesuaikan dengan jenis mata uang yang dipegang negara yang bersangkutan.

4.4 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasikan dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah (stakeholder), yang mana berdasarkan penelitian Drebin et al. (1981) dalam Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan bahwa stakeholder pemerintah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: pembayar pajak, pemberi dana bantuan (hibah), investor, pengguna jasa, karyawan, pemasok, dewan legislatif, manajemen (pemerintah itu sendiri), pemilih dan badan pengawas.
Begitupula dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:
Masyarakat;
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
Pemerintah.
Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat di identifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah :  
Pembayar pajak (taxpayers)
Pemberi dana bantuan (granlurx)                                               .           
Investor 
Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
Karyawan/ pegawai
Pemasok (vendor) 
Dewan legislatif 
Manajemen
Pemilih (voters)
Badan pengawas (oversight bodies)  
Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu:
1.      Lembaga pemerintah (governing bodies) 
2.      Investor dan kreditor 
3.      Pemberi sumber daya (resourceproviders)
4.      Badan pengawas (oversight bodies)
5.      Konstituen 
Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan  mempertimbangkan semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.
HAK & KEBUTUHAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN

Hak pemakai laporan keuangan:
Hak untuk mengetahui
·         Mengetahui kebijakan pemerintah
·         Mengetahui keputusan yg diambil pemerintah
·         Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan & Keputusan tertentu.
Hak utk diberi informasi, meliputi hak utk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yg menjadi perdebatan publik.
Hak utk didengar aspirasinya
Hak ini muncul sbg akibat konsekuensi pertanggungjawaban & pengelolaan publik (accountability & stewardship).
Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan:
Masyarakat pengguna pelayanan publik.
Biaya, harga, & kualitas pelayanan.
Masyarakat pembayar pajak & pemberi bantuan
Penggunaan dana
Kerditur & Investor
Menghitung tingkat risiko, likuiditas, & solvabilitas
Parlemen & Kelompok Politik
Pengawasan, mencegah bias LK & penyelewengan
Manajer Publik
SIM, perencanaan, pengendalian, & pengukuran kinerja
Pegawai
Informasi gaji & manajemen kompensasi

Posted from WordPress for Novia BlackBerry.

Leave a Reply for Novia

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s