Pembagian Keadilan


Pembagian keadilan pada jaman klasik
Pembagian klasik dipengaruhi oleh aliran filsuf Aristoteles dan Thomas Aquinas.
Keadilan dibagi tiga, berdasarkan tiga model kewajiban dasar , yaitu :
Kewajiban individu terhadap masyarakat ; kewajiban masyarakat terhadap individu ; kewajiban individu terhadap individu atau antar masyarakat terhadap masyarakat.

Maka keadilan dibagi sebagai berikut :

  • keadilan umum general – justice
    Adalah keadilan berdasarkan bahwa setiap anggota masyarakat atau individu diwajibkan untuk memberikan kewajibannya kepada masyarakat (negara)-nya ; apa yang menjadi hak negara.
    Keadilan umum menjadikan common – good (kebaikan umum = kebaikan bersama) sebagai dasar bertindak adil karena common good maka kita harus menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
    Kewajiban ini bersifat mutlak.

    Misalnya :
    Kewajiban melaporkan dan membayar pajak kepada negara. Kewajiban setiap warga negara untuk bela negara dalam menghadapi serangan yang datang dari luar, wajib militer bagi warga negara dalam negara yang mengenal kewajiban ini masa pengabdian sarjana dokter di daerah terpencil, kewajiban setiap pengusaha menjaga lingkungan hidup seperti program ‘go green’.

  • Keadilan distributif distributive – justice
    Berdasarkan keadilan ini, negara (masyarakat) secara nyata, pemerintah haruslah berkewajiban segala potensi atau hasil yang diperolehnya dibagikan dengan cara yang sama kepada anggota masyarakatnya. Dalam bahasa indonesia yang sederhana, diterjemahkan sebagai “keadilan membagi”, dengan demikian memunculkan persoalan lain yaitu diantaranya hal hal yang dibagikan ada dua hal yang berpengaruh , yaitu :
    hal hal yang baik dan mudah dilaksanakan, contoh
    hak setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum ; memperoleh tanda tanda penghormatan jika berjasa ; menerima gaji atau pensiun bagi PNS ; dll.

    hal yang baik tetapi tidak mudah dilaksanakan terlebih individu yang diwajibkan untuk dilaksanakan, contoh
    Kewajiban kerja bakti dan siskamling pada hari hari tertentu ; keharusan membayar besar-kecilnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara ; dll.

    Menurut keadilan distributif ini, pemimpin negara tidak berlaku adil jika menerapkan sistem pilih-kasih dalam membagi hal hal tersebut.
    Tidak adil jika ada perlakuan khusus atau di istimewakan bagi orang orang tertentu yang sebenarnya tidak berhak, seperti praktek kolusi dan nepotisme.

  • keadilan komutatif
    Adalah keadilan yang mewajibkan setiap individu atau orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal tersebut berlaku pada taraf individual atau sosial, yaitu individu terhadap individu atau level negara terhadap negara.
    Contoh :
    Perusahaan yang satu harus berlaku adil terhadap perusahaan lain didalam relasi bisnisnya.
    Dalam bahasa indonesia keadilan ini disebut “keadilan tukar menukar”. Dalam perkembangan selanjutnya keadilan komutatif menjadi dasar munculnya “perjanjian bisnis” atau “kontrak”.
    Adapun pelanggaran pelanggaran terhadap keadilan seperti “tidak mengembalikan kredit, korupsi, tidak membayar pembelian bahan, dll.
  • pembagian keadilan menurut pengarang moderen
    Pembagian ini dibuat berdasarkan penulis etika bisnis seperti John Boatright dan Manuel Velasquez. Namun demikian, pandangan mereka banyak dipengaruhi oleh filsuf Aristoteles.
    Menurut pengarang moderen, ada dua macam keadilan, yaitu :

  • keadilan distributif
    Keadilan ini tidak persis sama dengan pembagian pertama hanya mengalami perbedaan dalam penilaian cara membagi yang dimiliki oleh pemerintahan atau masyarakat.
    Pemcapaian hasil (benefit) haruslah dinilai hal hal yang dikorbankan (burdens).
    Setiap warga atau individu wajib diberikan penghargaan atau hadiah atas besaran pengorbanannya. Pandangan John Boatright dan Manuel Velasquez berpatokan pada teori produktivitas, makin tinggi produktivitanya haruslah semakin diberi hadiah yang pantas.
  • keadilan redistributif
    Keadilan ini berkaitan dengan hal hal yang timbul akibat kesalahan atau sering disebut hukuman atau denda yang diberikan jika orang atau individu atau lembaga melakukan kesalahan.
    Hukuman atau denda haruslah adil dan mempunyai dasar etika.
    Hukuman bukan saja faktor yang berhubungan dengan pengadilan tetapi juga lingkup ketenagakerjaan dalam perusahaan. Jika karyawan bersalah, maka ia akan dihukum atau diberi sanksi. Bagaimanakah caranya agar denda atau hukuman bersifat adil?
    tiga syarat agar denda atau hukuman bersifat adil
  • keadilan kompensatoris
    Berdasarkan keadilan ini, setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikannya.

    Misalnya :
    1984, Union carbide (pabrik pestisida) di
    Bhopal, india mengalami kecelakaan atau meledak, maka perusahaan harus membayar ganti rugi kepada korban dan kerusakan lingkungan hidup supaya kompensasi ini berlaku, maka ada 3 syarat :
    1. Tindakan yang mengakibatkan kerugian haruslah disebabkan karena kelalaian. Karena kelalaian, kalau tindakannya sah (menurut standar operasinya = prosedur perusahaan) maka tidak wajib kompensasi.

    Misalnya :
    Perusahaan mengadakan efisiensi (perampingan) dan menyebabkan perusahaan lain harus tutup, maka tidak wajib kompensasi.

    2. Perbuatan individu atau lembaga langsung menyebabkan kerugian.

    Misalnya:
    Karyawan di PHK karena efisiensi, maka perusahaan wajib memberikan pesangon.

    3. Kerugian disebabkan secara bebas, sadar, maka wajib memberikan kompensasi, apabila tidak bebas maka kompensasi di atur menurut hukum yang berlaku.

  • keadilan individual dan keadilan sosial

  • keadilan individual dibahas secara bersamaan dengan keadilan sosial, namun keadilan sosial masih sangat luas dan sering belum begitu tegas dan jelas.
    Pembahasan keadilan individual sebenarnya berhubungan dengan pengetahuan dan berkemauan serta keputusan pribadi didalam memenuhi kebutuhan akan pekerjaan , pendidikan, pelayanan masyarakat.
  • keadilan sosial yang adalah keadilan didalam stuktur kehidupan sosial masih sangat sulit dirumuskan, disebabkan karena stuktur sosial masyarakat yang sering cepat berubah dan berkembang, sedangkan stuktur masyarakat sangat tergantung pada segi sosio-ekonomi, kehidupan politik dan faktor budaya.
    Apabila salah satu (bersama sama) faktor tersebut mengalami ketidakstabilan maka keadilan sosial akan terpengaruh secara signifikan.

    Misalnya :
    Masalah pengangguran, masalah pemilu-kada, masalah keamanan, masalah sosial, seperti konflik horisontal maka akan mempengaruhi keadilan sosial.
    Penyelesaian keadilan sosial tidak pernah selesai secara sempurna.

  • keadilan distributif pada khususnya :
    Sulit dikatakan mana keadilan yang baik dan yang paling penting. Apalagi dalam konteks etika bisnis, semua keadilan terasa penting. Namun salah satu yang sangat dekat dengan proses ekonomi adalah keadilan distributif (sekaligus paling banyak menimbulkan masalah).
    Namun agar keputusan kita dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ada alasan yang jelas dan mendasar, harus ada prinsip tertentu yang jelas dalam keadilan distributif tersebut.

    Dua macam prinsip dalam etika moderen dalam menunjang keadilan distributif, yaitu Prinsip Formal dan Prinsip Material

  • Posted from WordPress for BlackBerry Novia.

    Posted from WordPress for BlackBerry Novia.

    Posted from WordPress for BlackBerry Novia.

    Posted from WordPress for BlackBerry Novia.

    Leave a Reply for Novia

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s