Hukum Pajak


Terbentuknya Negara
Kebangkitan nasional oleh Budi Utomo , 20 Mei 1908.
Sumpah pemuda di ikrarkan pada 20 Oktober 1928, yakni Bangsa Indonesia, Tanah Air Indonesia, dan Bahasa Indonesia.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika.
17 Agustus 1945, negara RI di proklamasikan oleh Ir. Soekarno & Drs. Moh. Hatta dengan berlandaskan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

Fungsi negara RI adalah
1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pengertian Hukum
Menurut kamus besar BI oleh tim departemen pendidikan dan kebudayaan :
1. Dibuat oleh penguasa sebagai adat yang berlaku bagi semua orang di suatu negara.
2. UU, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan mengenai peristiwa tertentu.
4. Keputusan yang di tetapkan oleh hakim dan pengadilan.

Kelompok Hukum :
1. Hukum perdata / privat ; mengatur hak harta benda dan hubungan antara orang dengan orang disuatu negara. (Perbuatan melanggar hukum)
Jenis jenis hukum perdata : hukum perdata umum dan hukum perdata khusus (hukum dagang).
2. Hukum publik / hukum umum ; mengatur hubungan antara orang dengan negara.
Jenis jenis hukum publik :
A. Hukum pidana : hukum mengenai kejahatan atau pelanggaran kriminal dengan sanksinya. (Perbuatan melawan hukum)
B. Hukum tata negara : keseluruhan norma hukum yang mengatur pembentukan negara dan perundang-undangan.
C. Hukum administrasi negara / hukum tata usaha negara : hukum yang memuat peraturan mengenai segala tugas dan kewajiban pejabat pemerintah dalam melakukan tugasnya.
D. Hukum pajak : kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum pajak menerangkan :
1. Subjek wajib pajak dan kewajiban subjek pajak kepada pemerintah.
2. Objek yang dikenakan pajak.
3. Timbul dan penghapusan utang pajak.
4. Cara penagihan
5. Cara pengajuan keberatan, banding pajak, dan peninjauan kembali.

Hukum pajak = hukum fiskal
Fiskal adalah hal yang mengenai keuangan negara.
Pajak merupakan bagian dari fiskal; karena pajak terdiri dari : pajak, denda denda / perampasan untuk kepentingan negara, uang konsesi, dan royalti.

Dasar hukum perpajakan Indonesia
UUD 1945 pasal 32 ayat 2 ” segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU”

Pengertian Pajak
1. Mr.Dr.N.J.Feldmann
2. Prof.Dr.M.J.H. Smeets
3. Prof.Dr.H. Rochmat Soemitro, SH
4. Dr. Soeparman Soemahamidjaja
5. Prof. Dr. P. J. A. Adriani
Jadi; pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada negara yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dari negara, yang dipakai membiayai keperluan umum bagi seluruh masyarakat.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sumbangan adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela untuk membantu masyarakat tertentu.

Undang undang pembayaran pajak (dalam masa penjajahan) :
Ordinasi rumah tangga, aturan bea materai, ordinasi bea balik nama, ordinasi pajak kekayaan, ordinasi pajak kendaraan bermotor, ordinasi pajak upah, ordinasi pajak potong, ordinasi pajak pendapatan, UU pajak radio, UU pajak pembangunan 1, UU pajak pembangunan.

Revisi UU pembayaran pajak :
UU pajak penjualan, pajak dividen, penagihan pajak negara dengan surat paksa, pajak bangsa asing, tata cara pemungutan pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, atau tata cara menghitung pajak sendiri-menghitung pajak orang.

Ciri utama UU perpajakan lama :
1. Pelaksaan kewajiban perpajakan bergantung pada aktivitas aparat perpajakan sehingga wajib pajak kurang bertanggung jawab memenuhi kewajiban pajak.
2. Ketidakjelasan jenis pajak.
3. Beranekaragamnya tarif pajak perseorangan dan badan.
4. Wajib pajak cenderung menghindari pajak karena tingginya tarif pajak.
5. Tata cara pemungutan pajak terlalu berbelit belit dan menyulitkan.
6. Bersifat office assesment system ; perhitungan wajib pajak ditentukan oleh pihak pajak. Tiap tahun wajib pajak dihitung pihak pajak dari KIP.

UU perpajakan baru :
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan bersifat self assesment system : wajib pajak dipercayakan untuk menghitung, membayar, melaporkan pajaknya sendiri di KPP sesuai UU perpajakan yang berlaku (1983); pajak penghasilan; pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah; pajak bumi dan bangunan (NJOP, PTKP, BTKP) , nilai jual kena pajak; tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai; badan penyelesaian sengketa pajak; penerimaan negara bukan pajak; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; pajak daerah dan retribusi daerah.

Ciri utama perubahan UU perpajakan baru :
1. Prosedur pemungutan pajak dimudahkan dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (self assesment)
2. Wajib pajak dipercayakan menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak sesuai peraturan perundanan yang berlaku.

Tujuan utama pembaruan perpajakan adalah
1. Meningkatkan kemandirian membiayai pembagunan nasiona dengan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.
2. Menciptakan kesederhanaan dalam sistem pemungutan pajak agar dapat dipahami semua orang.
3. Kewajiban pemungutan pajak.
4. Suasana pemungutan pajak yang adil sesuai kemampuan wajib pajak dan merata seluruh wajib pajak, merangsang timbulnya rasa tanggung jawab bernegara melalui partisipasi secara sukarela.
5. Menopang kebijaksanaa pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pemupukan dana masyarakat melalui pasar modal, seperti bunga deposito, penghasilan saham atau surat berharga lainnya dikenakan pajak penghasilan 20% .

Fungsi pajak pada negara berkembang:
1. Alat penerimaan negara (fungsi budgeter)
2. Alat pendorang investasi
3. Alat redistribusi ; tarif progesif

Penggolongan pajak :
1. Menurut sifatnya ; pajak langsung (cth : pajak penghasilan), pajak tidak langsung (cth : pajak pertambahan nilai barang dan jasa).
2. Menurut sasarannya / objeknya ; pajak subjektif (memperhatikan keadaan wajib pajak), pajak objektif (memperhatikan keadaan objek wajib pajak. Cth : pajak pertambahan nilai).
3. Menurut lembaga pemungutannya ; dipungut pemerintah pusat (pajak pusat), dipungut pemerintah daerah (pajak daerah).

Asas pemungutan pajak ;
1. Asas keadilan ; teori asuransi (premi = pajak), teori kepentingan (beban pajak didasarkan pada kepetingan orang dikeluarkan oleh negara), teori gaya pikul, teori bukti / teori kewajiban pajak mutlak (hak mutlak negara adalah memungut pajak), teori gaya beli .
2. Asas Yuridis ; hak-hak fiskus (DirJen pajak, DirJen bea cukai); wajib pajak mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan semena mena oleh fiskus; Jaminan kerahasiaan wajib pajak.
3. Asas ekonomis : fungsi budgetair, fungsi mengatur.
4. Asas finansiil : pengeluaran biaya untuk pemungutan pajak harus sekecil mungkin, menghindari tertimbunnya tunggakan pajak.

Tarif pajak :
1. Proporsional / sebanding : tarif yang memiliki presentase tetap, jumlah pajak terutang berubah sesuai jumlah yang dipakai sebagai dasar. UU no 18 tahun 2000.
2. Progesif / meningkat : tarif yang presentasenya meningkat semakin besar jumlah yang dikenakan pajak. UU no 17 tahun 2000.
3. Tarif Tetap : tarif pajak yang tetap dan tidak bergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. UU no 13 tahun 1985 dengan PP no 24 tahun 2000 (bea materai).
4. Degresif : tarif pajak yang besarnya persentase semakin menurun untuk jumlah yang semakin besar yang harus dikenakan pajak. (Nb : Tarif ini sudah tidak digunakan lagi).

Posted from WordPress for BlackBerry Novia.

Leave a Reply for Novia

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s